JAKARTA - Kementerian Sosial (Kemensos) telah menyalurkan total bantuan senilai Rp2.564.805.321.880 untuk membantu korban banjir yang terjadi di tiga provinsi di Pulau Sumatra: Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Bantuan tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk meringankan beban masyarakat yang terdampak bencana alam besar ini.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf, yang akrab disapa Gus Ipul, menjelaskan bahwa bantuan yang diberikan mencakup berbagai jenis bantuan sosial (bansos) sesuai dengan kebutuhan para korban.
Jenis bantuan yang disalurkan meliputi bantuan sosial reguler, bantuan sosial kedaruratan, dan bantuan sosial adaptif yang disesuaikan dengan kondisi korban pasca bencana.
Dengan anggaran besar yang digelontorkan, harapannya dapat meringankan penderitaan dan mempercepat pemulihan kehidupan para korban.
Bantuan Sosial Reguler untuk 1,7 Juta Keluarga Penerima Manfaat
Sebanyak 1,7 juta keluarga penerima manfaat (KPM) di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat menerima bantuan sosial reguler.
Bantuan ini disalurkan dalam bentuk Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) atau sembako. Total anggaran yang telah disalurkan untuk bantuan sosial reguler ini mencapai Rp1,8 triliun.
“Bantuan sosial ini sangat penting bagi masyarakat yang terdampak banjir. Selain untuk kebutuhan pokok, bantuan PKH dan sembako ini diharapkan bisa membantu pemulihan ekonomi keluarga,” kata Gus Ipul.
Sejauh ini, bantuan yang telah tersalurkan mencapai Rp1.832.738.125.000. Bantuan sosial reguler ini diharapkan dapat menjaga ketahanan pangan dan memberikan dukungan bagi keluarga yang terdampak agar mereka dapat bertahan sambil menunggu pemulihan jangka panjang.
Bantuan Sosial Kedaruratan untuk Menangani Krisis Pascabanjir
Selain bantuan sosial reguler, Kemensos juga mengalokasikan dana untuk bantuan sosial kedaruratan. Bantuan kedaruratan senilai Rp99.194.346.880 digunakan untuk memenuhi kebutuhan mendesak para korban banjir. Bantuan ini mencakup penyediaan logistik dan sembako, serta pembentukan dapur umum di berbagai lokasi pengungsian.
Bantuan kedaruratan ini sangat dibutuhkan untuk memastikan kelangsungan hidup korban bencana yang berada di titik terburuk pascabanjir. Gus Ipul menjelaskan bahwa bantuan ini bersifat mendesak dan segera disalurkan untuk memenuhi kebutuhan pokok, seperti makanan, pakaian, dan tempat berteduh sementara.
“Bantuan kedaruratan ini diharapkan bisa membantu memenuhi kebutuhan dasar para korban dalam masa krisis ini. Kami terus berkoordinasi dengan pihak terkait untuk memastikan bantuan sampai tepat waktu,” ujar Gus Ipul.
Bantuan Sosial Adaptif dan Stimulan untuk Pemulihan Jangka Panjang
Sebagai bagian dari upaya pemulihan jangka panjang, Kemensos juga menyalurkan bantuan sosial adaptif untuk mendukung korban agar bisa bangkit dari keterpurukan akibat bencana alam. Bantuan sosial adaptif ini berjumlah lebih dari Rp632,7 miliar, dengan total nilai yang saat ini masih dalam proses penyaluran.
Bantuan sosial adaptif ini juga mencakup berbagai program pemulihan ekonomi, termasuk pemberian santunan isian rumah senilai Rp3 juta per kepala keluarga.
Santunan ini dapat digunakan oleh korban untuk membeli perabotan rumah tangga atau perlengkapan lainnya yang diperlukan untuk menghuni hunian sementara (huntara) maupun hunian tetap (huntap).
Selain itu, Kemensos juga memberikan bantuan stimulan sosial ekonomi yang totalnya mencapai Rp5 juta per keluarga untuk 47.688 KK yang telah divalidasi dan diasesmen. Harapannya, dengan adanya bantuan stimulan sosial ekonomi ini, warga terdampak bisa memulai kembali usaha mereka atau menggerakkan roda perekonomian keluarga yang sempat terhenti akibat bencana.
“Bantuan stimulan sosial ekonomi ini penting untuk membantu korban yang ingin memulai usaha baru atau menghidupkan kembali usaha mereka yang sempat terhenti akibat banjir,” jelas Gus Ipul.
Proses Penyaluran Terus Berlanjut untuk Wilayah Lainnya
Gus Ipul juga mengungkapkan bahwa proses penyaluran bantuan masih terus berlanjut. Saat ini, Kemensos tengah mempersiapkan bantuan untuk 37 kabupaten/kota yang telah divalidasi oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Hingga saat ini, sudah ada 37 dari total 53 kabupaten/kota yang siap menerima bantuan sosial. Semua bantuan telah diverifikasi dan divalidasi, sehingga bisa disalurkan dengan tepat kepada masyarakat yang membutuhkan.
“Kami akan terus memantau perkembangan di lapangan dan memastikan semua wilayah yang terdampak banjir menerima bantuan dengan cepat. Kami berharap, proses distribusi ini akan berjalan lancar sehingga bantuan sampai ke tangan yang membutuhkan,” kata Gus Ipul.
